Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Pelalawan

Seiring berjalannya waktu maraknya kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Pelalawan, seperti banyaknya kasus penipuan dan penggelapan telah menjadi kejahatan paling umum.Penipuan ringan dan penggelapan ringan dengan nilai kurang dari Rp. 2.500.000,00 yang diadili di pengadilan sudah cukup untuk menarik perhatian publik. di masyarakat umum menganggap bahwa sangat tidak adil jika kasus-kasus tersebut diancam dengan Pidana penjara 4 (empat tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP karena tidak sebanding dengan nilai moneter dari kejahatan yang dilakukan. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 tahun 2012 diterbitkan tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Tujuan dari tesis ini adalah: Pertama, untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Pelalawan. Kedua, untuk mengetahui konsekuensi hukum dari Putusan hakim apabila tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 2012.Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam jenis yuridis sosiologis ini penelitian, karena penulis penelitian ini langsung melakukan penelitian di lokasi atau tempat yang dipelajari untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah tersebut Diperiksa. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pelalawan, sedangkan populasi sampel adalah seluruh pihak sehubungan dengan masalah yang diperiksa dalam hal ini studi, sumber data yang digunakan, data primer, data sekunder dan data tersier, teknis pengumpul data dalam penelitian ini dengan wawancara dan studi literatur Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Pertama, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Penipuan dan Kasus Penggelapan di Pengadilan Negeri Pelalawan belum berjalan dengan baik dan secara optimal hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu para Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam penanganan anak di bawah umur perkara pidana masih sering tidak menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Kedua, konsekuensi bagi Hakim apabila tidak menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dapat dikenakan sanksi oleh Mahkamah Agung, karena apabila hakim tidak menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengadili pelanggaran ringan maka melanggar Kode Etik dan/atau Kode Etik Hakim Huruf C tentang berperilaku adil pada pasal 8.