Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Permasalahan dalam penelitian ini penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian
yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2
Tahun 2016 tentang Penyelesaian Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah belum berjalan
sebagaimana mestinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan
Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar
berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Riau, untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum
pelanggaran disiplin dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan
penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar di
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau tersebut. Metode yang dipergunakan adalah
penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder,dan
data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan
kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode
kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif
dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan
Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus
menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil
penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang
melakukan pungutan liar belum berjalan sebagaiman mestinya, ini dikarenakan dalam
mengungkap pelanggaran disiplin terhadap pungutan liar ini susah dibuktikan karena
masyarakat yang sendiri tidak memberitahukan kepada pihak Propam dan anggapan
masyarakat sendiri bahwa untuk urusannya agar lebih dipermudah, dalam melakukan
pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin terhadap anggota Kepolisian yang
melakukan pungutan liar atas dasar tertangkap tangan, temuan oleh petugas, laporan
Paminal dan laporan masyarakat.. Hambatan yang muncul yaitu masyarakat tidak
mau menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap anggota Kepolisian
Daerah Riau yang melakukan pungutan liar ini, tidak adanya sanksi yang tegas yang
memberikan efek jera terhadap pelanggar, tidak adanya sosialisasi terhadap anggota
Kepolisian Daerah Riau dalam menjalankan Peraturan dan tidak adanya keinginan
dari pelanggar disiplin untuk mempelajari atau memahami aturan dari Peraturan
tersebut. Dengan upaya harus berani membuat laporan pengaduan apabila oknum
Kepolisian yang melakukan pelanggaran dan menjadi saksi untuk memberikan
keterangan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar ini,
memberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera terhadap pelanggar,
melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota Kepolisian dalam menjalankan
Peraturan tersebut dengan mengadakan seminar-seminar supaya adanya keinginan
dari pelanggar disiplin untuk mempelajari atau memahami aturan tersebut.