Naskah akademik bahan rancangan peraturan pemerintah tentang pendidikan menengah umum

Dalam ketentuan khusus ini hanya diuraikan tentang pendidikan asing untuk pendidikan menengah umum di Indonesia.
Pendidikan menengah umum asing diselenggarakan oleh perwakilan negara sahabat untuk warga negaranya atau oleh badan swasta/pemerintah asing yang menyelenggarakan pendidikan dengan melibatkan warga negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pendidikan asing dapat berupa penyelenggaraan satuan-satuan pendidikan, baik yang dikelola secara sendiri-sendiri oleh perwakilan negara sahabat tertentu, seperti misalnya sekolah-sekolah perwakilan negara sahabat (embassy schools), maupun yang dikelola secara bersama-sama antara beberapa badan swasta/pemerintah asing, misalnya sekolah internasional.
Di samping tidak boleh mengganggu pelaksanaan sistem pendidikan nasional, pelaksanaan kegiatan pendidikan asing dapat dimanfaatkan sebagai sumber masukan (umpan balik) berupa informasi perbandingan bagi perbaikan sistem pendidikan nasional, antara lain yang berkenaan dengan metode belajar-mengajar, sistem penilaian, program bimbingan, dan pengelolaan program pendidikan .